CIANJUR, Nalar Cianjur – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Cianjur menggelar aksi damai sekaligus menyampaikan rilis pers bertajuk “6 Tuntutan Konstitusional untuk Arah Negara Indonesia”, Selasa (21/10/2026). Aksi ini diselenggarakan bertepatan dengan evaluasi dua tahun masa pemerintahan nasional.
Dalam pembukaan pernyataannya, Aliansi BEM Cianjur menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat saat ini. Disebutkan bahwa biaya pendidikan terus meningkat hingga menutup akses anak-anak dari keluarga sederhana, sementara tenaga pendidik masih hidup dengan penghasilan yang jauh dari layak. Di sisi lain, praktik korupsi terus menggerogoti uang rakyat, kebakaran hutan dan lahan meluas mencapai 1,16 juta hektar, dan program-program strategis bernilai triliunan rupiah berjalan tanpa pengawasan yang memadai.
Aliansi juga mencatat keterlibatan aparat militer yang kian terlihat di ruang-ruang sipil, serta layanan kesehatan yang belum menjangkau secara merata seluruh lapisan masyarakat di daerah. Semua hal ini dinilai menunjukkan Undang-Undang Dasar 1945 belum dijalankan secara sepenuhnya oleh pihak yang diberi mandat mengelola negara.
”Demostrasi bukan tindakan anarkis, melainkan alarm demokrasi ketika suara rakyat tidak lagi didengar di ruang-ruang kekuasaan,” tegas pernyataan tersebut. Aliansi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat wajib dijalankan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan tunduk pada konstitusi.
Berdasarkan kajian terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR, enam tuntutan yang disampaikan antara lain:
Pertama, terkait Pendidikan Nasional. Mahasiswa mendesak pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, penghapusan komersialisasi Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta pengangkatan 1,3 juta tenaga pendidik menjadi PPPK dengan gaji yang layak.
Kedua, soal Pemberantasan Korupsi dan Transparansi APBN. Aliansi meminta penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta audit total APBN yang hasilnya dibuka kepada publik.
Ketiga, menetapkan Karhutla sebagai Status Darurat Bencana Nasional. Pemerintah dan DPR RI diminta menetapkan kebakaran hutan dan lahan seluas 1,16 juta hektar sebagai bencana nasional serta melakukan penilaian menyeluruh atas dampaknya.
Keempat, evaluasi menyeluruh terhadap Program Strategis Nasional. Termasuk di dalamnya pengawasan independen terhadap program Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun dan Koperasi Desa Merah Putih agar benar-benar tepat sasaran dan terbebas dari korupsi.
Kelima, menegakkan Supremasi Sipil dan Demokrasi. Aliansi menolak segala bentuk militerisme di ruang sipil dan memperkuat supremasi sipil sebagai fondasi negara demokratis.
Keenam, mewujudkan Kesehatan Nasional yang merata. Pemerintah diminta menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau hingga ke pelosok daerah.
Aliansi juga mendesak DPRD Kabupaten Cianjur selaku wakil rakyat di daerah untuk meneruskan enam tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat dan membuktikannya secara terbuka. DPRD diminta membuat video pembuktian bahwa aspirasi ini telah disampaikan, lalu mempublikasikannya melalui media resmi, agar rakyat dapat melihat bahwa suaranya tidak berhenti di meja penerimaan.
”Keenam tuntutan ini lahir dari satu keyakinan: negara didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” bunyi penutup pernyataan tersebut.
Aliansi menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah bentuk kebencian terhadap negara maupun pemerintah. Justru sebaliknya, pihaknya menginginkan program-program berjalan secara serempak, minim pengawasan, dan jauh dari kebutuhan nyata rakyat dihentikan, diganti dengan kinerja yang nyata dan transparan.
”Sudah saatnya pemerintah berhenti membangun citra dan mulai bekerja menyelesaikan persoalan nyata rakyat,” tutup pernyataan tersebut. (MNI)
Komentar