
Cianjur — Aliansi BEM Cianjur menyoroti maraknya tiang telekomunikasi dan kabel fiber optik yang berantakan. Akibatnya, kondisi tersebut mengancam keselamatan, mempersempit trotoar, serta merampas hak pejalan kaki.
Oleh karena itu, permasalahan ini bukan sekadar persoalan teknis semata. Sebaliknya, pengusaha telah mengorbankan kepentingan publik demi bisnis komersial.
Membedah Pelanggaran Hukum dan Hak Pejalan Kaki
Selanjutnya, hasil kajian hukum Aliansi BEM Cianjur menunjukkan indikasi pelanggaran pada sejumlah regulasi.
- UU No. 22/2009: Negara menjamin hak pejalan kaki atas fasilitas trotoar.
- UU No. 8/2016: Pemerintah daerah wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- UU No. 36/1999 & KUHPerdata: Pengembang harus mengantongi izin resmi serta persetujuan pemilik tanah.
Oleh sebab itu, kontraktor tidak boleh memasang tiang secara sembarangan.
Lemahnya Pengawasan Pemerintah Daerah
Sementara itu, Koordinator Aliansi BEM Cianjur Saudara Samsudin Alparisi mempertanyakan peran Pemerintah Kabupaten Cianjur. Beberapa dinas terkait, seperti Dinas PUTR, Diskominfo, DPMPTSP, dan Satpol PP, seharusnya bertindak lebih tegas.
Dengan demikian, pemerintah daerah mesti menjalankan pengawasan secara sistematis, transparan, dan berkelanjutan—bukan hanya saat warga mulai mengeluh.
Enam Tuntutan Utama untuk Pemkab Cianjur
Untuk mengatasi kekacauan ini, Aliansi BEM Cianjur menyampaikan enam tuntutan resmi:
- Audit menyeluruh: Pemkab Cianjur harus segera mengaudit seluruh jaringan tiang dan kabel.
- Uji legalitas: Petugas wajib memeriksa legalitas serta izin lokasi tiang terpasang.
- Penertiban trotoar: Satpol PP harus memindahkan tiang yang menghalangi jalan pejalan kaki.
- Moratorium: Pemkab Cianjur perlu menghentikan sementara pemasangan tiang baru di titik bermasalah.
- Pole sharing: Perusahaan jaringan disarankan menerapkan skema tiang bersama demi efisiensi.
- Transparansi: Pemerintah daerah wajib membuka kanal pengaduan publik secara transparan.
Pembangunan Berkeadilan tanpa Mengorbankan Rakyat
Meskipun demikian, kritik ini bukan berarti mahasiswa menolak investasi digital. Namun, pengembang wajib menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan aturan hukum dan tata kota.
“Ruang publik adalah hak masyarakat, bukan komoditas korporasi.” Ujar Samsudin Alparisi
Akhirnya, Aliansi BEM Cianjur menegaskan akan terus mengawal isu ini sekaligus mendampingi warga yang merasa dirugikan oleh proyek tersebut.
ALIANSI BEM CIANJUR
Kajian, Advokasi, dan Kontrol Kebijakan Publik.

